Menakar Peluang Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil untuk memimpin Jakarta

Beberapa waktu yang lalu Cyrus Network Research and Consulting melakukan survey mengenai peluang incumbent Ahok, Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil memipin Jakarta, hasilnya   dari empat nama yang disodorkan, Ahok memperoleh suara 37,3 persen, Ridwan 23,8 persen, Risma 18,3 persen dan Djarot Saiful Hidayat 6,3 persen. Sedangkan dari segi popularitas, Ahok memperoleh dukungan 96 persen, Risma 74 persen, dan Ridwan 73 persen.

Menariknya dari calon-calon tersebut mayoritas tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan parpol, bahkan cenderung independen. Ahok yang merupakan Gubernur Jakarta saat ini, walaupun pada saat maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo pada tahun 2012 diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan Gerindra, tetapi pasca perhelatan pilpres 2014 beliau mengundurkan diri dari partai Gerindra yang mengusungnya, sehingga saat ini Ahok tidak terikat dengan parpol manapun. Untuk Ridwan Kamil, walaupun beliau diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra pada saat Pemilukada Kota Bandung tahun 2013, Ridwan Kamil bukanlah kader dari partai pengusungnya dan cenderung independen. Sedangkan Tri Rismaharini tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, akan tetapi hubungan Tri Rismaharini dengan PDI Perjuangan tidak begitu erat, beliau jarang sekali mengikuti kegiatan partai, bahkan beberapa waktu yang lalu Tri Rismaharini hampir di makzulkan oleh parlemen dimana PDI Perjuangan termasuk yang mendukung pemakzulan Tri Rismaharini.

Sementara itu dalam survey yang di rilis oleh cyrus mengenai jalur pencalonan gubernur hasilnya adalah Jalur partai politik: 34,8 persen,Jalur independen‎: 44,8 persen, Tidak tahu/ tidak menjawab: 20,4 persen‎. Hasil survey tersebut merupakan sebuah warning bagi partai politik yang selama ini menjadi kendaraan bagi calon kepala daerah, ini juga merupakan indikator kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang mulai luntur.

Ridwan Kamil

Walikota Bandung yang mulai menjabat sejak 16 September 2013 ini mempunyai latar belakang sebagai arsitek dan ahli tata kota. Selama memimpin banyak merubah wajah kota bandung diantaranya adalah penataan ruang terbuka untuk publik berupa taman-taman tematik yang bertujuan utuk meningkatkan index of happines warga kota, menertibkan PKL, menggerakan partisipatif masyarakat dalam memelihara kota bandung, layanan pengaduan media sosial yang lebih responsif, menyediakan bus gratis untuk pelajar. Dalam bidang birokrasi Ridwan Kamil membuat command centre untuk memantau aktivitas kota Bandung,membuat bansos online untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan dana bansos yang terjadi di era kepemimpinan walikota sebelumnya, dan yang terkini adalah membuat kredit UKM tanpa bunga bagi masyarakat Kota Bandung. Walaupun banyak kemajuan yang terlihat di Kota Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil, masih banyak masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, diantaranya adalah kemacetan, banjir, anak jalanan, dan masalah sosial lainnya. Saat ini masih belum ada upaya yang nyata dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung, minimnya transportasi massal yang memadai masih menjadi masalah terbesar di Kota Bandung, program pembangunan transportasi massal saat ini masih sering maju mundur dan berubah-ubah tanpa realisasi yang jelas. Banjir cileuncang juga masih sering terjadi di beberapa titik Kota Bandung yang menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan kinerja Ridwan Kamil dalam memimpin Kota Bandung saat ini lalu dihadapkan dengan tantangan masalah DKI Jakarta yang sangat pelik yaitu kemacetan dan banjir, rasanya beliau masih belum layak untuk memimpin Jakarta walaupun banyak prestasi yang telah ditorehkan dalam memimpin Kota Bandung, alangkah lebih baik jika Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugas kepemimpinannya dan menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan di Kota Bandung saat ini. Dari segi politis karakter Ridwan Kamil masih belum kuat dalam menghadapi persoalan politik di Jakarta yang sangat rumit, selain itu masa pemerintahannya yang tergolong belum lama dan baru berakhir di tahun 2018 masih belum bisa dijadikan tolak ukur keberhasilannya. Mungkin dimasa yang akan datang apabila Ridwan Kamil sukses mengatasi masalah-masalah yang tersisa di Kota Bandung beliau akan layak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tri Rismaharini

Walikota Surabaya yang menjabat sejak tanggal 28 September 2010 ini merupakan walikota yang berlatar belakang sebagai birokrat. Selama memimpin Kota Surabaya hampir lima tahun, dimana tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatannya sebagai walikota Surabaya banyak kebijakan yang merubah wajah kota terbesar kedua di Indonesia ini menjadi lebih baik, sebagai birokrat yang mempunyai pengalaman di bidang penataan kota dan taman, Tri Rismaharini menyulap kawasan ruang terbuka publik di Surabaya yang tadinya sempat kumuh menjadi lebih baik, kawasan pedestrian yang tertata, usahanya tersebut telah diganjar oleh berbagai penghargaan di tingkat internastional terkait penataan kota. Dalam bidang birokrasi, Tri Rismaharini telah banyak menciptakan inovasi-inovasi dalam birokrasi, salah satunya adalah membentuk smart city yang terintegrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bersih dari tindakan KKN. Dalam bidang sosial, keberaniannya untuk menutup pusat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yang telah bertahun-tahun hidup patut di apresiasi. Seperti masalah kota besar lainnya, Kota Surabaya tak luput dari masalah kemacetan dan minimnya sarana transportasi massal, untuk masalah ini Kota Surabaya masih belum memperoleh solusinya, berbagai usaha yang dilakukan banyak menemui kendala, dalam hal pembangunan transportasi massal sempat terjadi konflik kepentingan dengan Gubernur Jawa Timur yang lebih menginnginkan adanya tol dalam kota Surabaya, sedangkan walikota lebih menginginkan transportasi massal berbentuk tram yang merupakan transportasi yang sempat berjaya di Surabaya pada masa perang kemerdekaan. Dalam prsepektif politik, Tri Rismaharini sempat menghadapi beberapa benturan politik semasa menjabat sebagai walikota Surabaya, yang pertama adalah pada tahun 2011 dimana beliau sempat akan di makzulkan oleh DPRD Kota Surabaya akibat kenaikan pajak reklame, ironisnya partai yang mengusung beliau sebagai walikota ikut mendukung untuk menurunkan Tri Rismaharini dari kursi walikota Surabaya. Benturan politik berikutnya adalah hubungan dengan wakil walikota Surabaya yang tidak harmonis. Berkat dukungan yang kuat dari warga Surabaya yang mengapresiasi kinerja beliau benturan politik tersebut berhasil dilewati tanpa mempengaruhi kinerjanya dalam mengelola Kota Surabaya.

Peluang Tri Rismaharini dalam memimpin DKI Jakarta tergantung dari dinamika politik di Kota Surabaya, tahun 2015 ini merupakan tahun terakhirnya menjabat sebagai walikota Surabaya. Belum ada pertanda beliau kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota Surabaya, walaupun partai yang mengusungnya yaitu PDI Perjuangan menyatakan akan kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon walikota Surabaya pada PEMILUKADA tahun 2015 ini. Akan menarik sekiranya jika beliau tidak mencalonkan diri sebagai walikota Surabaya di periode selanjutnya, maka peluangnya untuk masuk dalam bursa Gubernur DKI Jakarta semakin besar, berdasarkan pengalamannya menghadapi benturan politik di Surabaya, beliau dinilai akan mampu menghadapi dinamika politik di DKI Jakarta yang lebih keras. Dari prsepektif kebijakan publik, belum tuntasnya pekerjaan beliau dalam mengatasi kemacetan dan memperbaiki transportasi massal di Surabaya, menimbulkan sebuah keraguan mampukah beliau mengatasi permasalahan utama Kota Metropolitan Jakarta saat ini, yaitu kemacetan dan banjir.

Munculnya kedua tokoh tersebut dalam survey yang dilakukan oleh Cyrus Network Research and Consulting tersebut menunjukan bahwa masyarakat di Jakarta membutuhkan pemimpin yang berani dan professional dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di kotanya, masyarakat di Jakarta cenderung rasional dalam menentukan pemimpinnya, tidak ada lagi dikotomi bahwa Jakarta harus dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari orang lokal Jakarta, asalkan pemimpin tersebut memiliki rekam jejak yang baik dan terbukti bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh sebuah kota maka masyarakat akan memilihnya. Hal tersebut baik untuk iklim demokrasi di negara kita, dan juga mendorong pemimpin-pemimpin di tingkat lokal untuk terus berprestasi apabila ingin meningkatkan kepemimpinannya di tingkat nasional.